EMANSIPASI POLITIK PEREMPUAN

            Emansipasi wanita adalah prospek pelepasan wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah, serta pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan maju. Perempuan memang bukan kelompok rentan seperti anak, lansia, dan penyandang cacat, melainkan kelompok terdiri atas setengah jumlah penduduk yang terus menerus mengalami diskriminasi berbasis gender

        Sebagai bagian dari isu-isu global, isu hak asasi perempuan dan gender sudah mempunyai landasan-landasan universal baik itu landasan yang mengikat secara hukum, yaitu piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945 maupun yang mengikat secara moral yaitu deklarasi umum tentang HAM (DUHAM) tahun 1948.

        Peran perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia selalu menarik untuk diperdebatkan. Apalagi dalam sebuah masyarakat yang memiliki sejarah budaya patriarki yang sangat kuat, peran dan partisipasi politik perempuan terasa perlu untuk terus didorong naik ke permukaan. Bagaimana stereotip terhadap perempuan sebagai kaum yang selalu dianggap lemah, tidak patut mengatur dan memimpin, tidak memerlukan pendidikan tinggi karena hanya akan berada di rumah, dan sebagainya itu mendegradasi dan terus menihilkan peran perempuan dalam kehidupan sosial politik dan kepemimpinan dalam masyarakat.

          Partisipasi politik perempuan tersebut, seyogyanya tidak selalu harus dilekatkan dengan keterlibatan secara personifikasi kaum perempuan dalam sturuktur politik baik dalam skala nasional maupun lokal.  Namun yang lebih subtantif yang harus dilihat adalah sejauh mana elektabilitas dari legitimasi konstutisional mampu mengakomodir hak-hak kaum perempuan, salah satu yang paling krusial dalam hal ini adalah hak memilih dan dipilih dalam struktur kehidupan sosial  politik masyarakat.

           Dalam sejarah parlemen di dunia dan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa jumlah wakil parlemen yang semakin signifikan seperti 20, 30 atau bahkan 40 persen dari total anggota sangat memberi dampak pada berhasil tidaknya sebuah isu diperjuangkan. Kalangan feminist sendiri menyakini bahwa memberi tempat lebih banyak bagi perempuan dalam politik akan memberikan angin segar dan harapan bagi perubahan politik yang arogan, korup dan patriarki.

             Farida Nurland, pernah mengatakan bahwa, beberapa masalah dan kendala dalam partisipasi politik perempuan. Pertama, budaya Indonesia bersifat feodalistik dan patrialkal. Kedua, masyarakat Indonesia memiliki pemahaman dan penafsiran yang konservatif tentang ajaran-ajaran agama. Ketiga, hegemoni negara masih sangat dominan, hal ini tercermin pada lembaga-lembaga negara yang melestarikan budaya partriarki di segala tingkatan. Dalam hal ini sangat terlihat bahwa kultur patriarki dan sistem politik yang ada menjadi diskriminatif terhadap kaum perempuan.

            Beragam persoalan masih menimpa perempuan mulai dari kemiskinan, rendahnya kesehatan dan akses pendidikan, diskriminasi, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah  tangga. Mereka  pun menempatkan laki-laki sebagai “musuh”. Menurut mereka, kekuasaan pemerintah dan legislatif yang didominasi oleh laki-laki mengakibatkan banyaknya kebijakan yang tidak memihak kaum perempuan. Karena ada hal-hal yang lebih subtantif dimana perempuanlah yang kemudian dianggap penting untuk memerankan peranan dominan, misalnya mengenai permasalahan ASI (air susu ibu), pelecehan dan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak dan tingginya harga bahan pokok sembako dll, hal ini bukan berarti menempatkan laki-laki pada ketidaktauhan ataukah apatisme tetapi pengalaman dari perempuan mengenai ini masih dirasa wajar jika dijadikan salah satu alasan kenapa perempuan penting dalam politik.

             Dalam sejarah parlemen di dunia dan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa jumlah wakil parlemen yang semakin signifikan seperti 20, 30 atau bahkan 40 persen dari total anggota sangat memberi dampak pada berhasil tidaknya sebuah isu diperjuangkan. Kalangan feminist sendiri menyakini bahwa memberi tempat lebih banyak bagi perempuan dalam politik akan memberikan angin segar dan harapan bagi perubahan politik yang arogan, korup dan patriarki

            Menurut saya, metode yang bisa dijadikan alternative dari masalah diatas adalah dengan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik dimulai dengan mendukung perempuan bergeser dari bawah ke atas dalam bidang politik. Perempuan umumnya akan memulai minatnya dalam bidang politik di tingkat desa misalnya, dalam keterwakilan tingkat desa di Pemberdayaan Kesejahatan Keluarga (PKK). Saat ini sedikit atau tidak ada informasi atau data tentang keterwakilan perempuan dalam politik tingkat desa.

            Beberapa persoalan lain yaitu keseriusan partai politik dalam melakukan proses rekruitmen dan kaderisasi masih di anggap setengah hati, karena pengalaman penilitian saya disalah satu kabupaten di Sulawesi selatan yaitu kabupaten luwu utara mampu menjelaskan fakta lapangan dimana perempuan bukannya dijadikan tonggak perubahan melainkan dijadikan sebagai alasan untuk bagaimana partai politik mengambil kesempatan untuk menjadi peserta pemilu semata, segi kuantitatif, memang sudah dilakukannya kaderisasi tetapi kaderisasi hanya berada pada tingkat eksploitasi terhadap kehadiran perempuan yang notabenenya hanya sebagai syarat partai politik dalam keikutsertaannya dalam pemilu. Kualitas dalam rekruitmen dan kaderisasi masih menjadi kendala serius untuk mengukuhkan perempuan sejajar dalam artian “affirmative action” itu sendiri

            Kondisi perempuan diyakini dapat berubah kearah yang lebih baik jika banyak perempuan bergabung dalam organisasi-organisasi ataupun partai-partai politik. Selama ini, upaya untuk pemberdayaan perempuan yang dilakukan pemerintah telah berjalan puluhan tahun, melalui Badan ataupun Biro Pemberdayaan perempuan, ditingkat pusat ada Kementrian Pemberdayaan Perempuan, namun kondisi perempuan belum menjadi lebih baik.  Pemberdayaan perempuan selama ini hanya dipersepsikan sebatas pemberdayaan ekonomi dan kesehatan ibu dan anak, memberikan pelatihan ketrampilan dan memproduksi barang hasil pekerjaan tangan perempuan untuk dipasarkan. Sementara aspek pendidikan politik perempuan sangat kurang menjadi perhatian institusi pemerintah. Hal inilah disinyalir yang membuat program pemberdayaan perempuan seperti berjalan ditempat.

Tawakkal Baharuddin

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s