Kinerja Legislasi dilihat dari beberapa perspektif

             Legislasi merupakan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tingkat pusat. Pada hakekatnya, fungsi legislasi adalah fungsi membentuk peraturan daerah. Secara ideal pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat menciptakan peraturan-peraturan (UU) yang aspiratif dan responsif sebagai kewajiban sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang itu sendiri (anggota DPR). Kinerja DPR bisa dilihat dari tidak terialisasinya target legislasi dalam prolegnas periode 2009-2014.

  1. Kinerja DPR dilihat dari kualitas SDM di DPR

            Dari data dan fakta bisa menunjukan bahwa anggota DPR periode 2009-2014 dalam menjalankan fungsi legislasi masih terkesan jauh dari harapan, itu bisa dilihat dari realisasi (yang disahkan menjadi uu) yang tidak memenuhi target dalam prolegnas. Jelas bahwa dalam DPR sendiri mengalami inkonsistensi dalam menjalankan fungsi legislasinya.

            SDM menjadi salah satu masalah di dalam DPR, baik SDM itu dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi dan pengetahuan umum tentang fungsi dan hak DPR itu sendiri. Pendidikan sendiri adalah suatu cara yang berkaitan dengan suatu perubahan didalam bertingkah laku karena pengalaman dan keterampilan serta pengetahuan yang diperolehnya.

            Jika kita mengamati data presentase anggota DPR periode 2009-2014 (sumber data: Setjen DPR RI), dari latar belakang pendidikan, dimana SMA = 33 orang (6%), Diploma = 13 orang (2%), S1 = 265 (49%), S2 = 194 (35%), S3 = 43 (8%), secara umum bisa dikatakan bahwa anggota DPR memiliki latar belakang pendidikan yang jelas, tetapi pendidikan saja tak cukup untuk melihat kualitas SDM anggota DPR, perlu juga mengetahui latar belakang pekerjaan sebelumnya. Ada yang berasal dari artis = 1%, pegawai swasta = 35%, PNS = 8%, pensiunan = 2%, wirausaha = 13%, dan anggota dewan pada periode sebelumnya = 31%.

            Dilihat dari data presentasi diatas bisa menunjukkan bahwa kualitas SDM dari latar belakang pendidikan menurut saya masih wajar sedangkan dilihat dari latar belakang pekerjaan sebelumnya sangat ragam.

      Kemudian menurut saya yang harus diperhatikan yaitu, dari segi pengalaman organisasi bisa juga mengindikasikan seseorang itu (anggota DPR) memiliki pengalaman dalam mengorganisir atau mampu memahami dinamika forum dalam pengambilan kebijakan, atau dalam organisasi kepartaiannya, bisa jg dilihat dari proses rekruitmennya, karena partai politik terkadang tidak melihat bagaimana anggota DPR itu punya latar belakang pendidikan dan organisasi sebelumnya, kebanyakan parpol melihat itu hanya dari segi popularitasnya saja, sehingga jika terpilih dalam PEMILEG, anggota DPR minim pengetahuan soal fungsi dan haknya sendiri, fenomena periode 2009-2014 bisa juga dikatakan sebagai awal munculnya calon legislatif yang berlatar belakang artis, yang sampai masa tugasnya tidak menunjukkan sebagai sesuatu yang produktif.

       Menurut data Independent Parliamentary Standards Authority (Ipsa) dan Dana Moneter Internasional (IMF) , Indonesia berada di peringkat keempat dengan gaji anggota DPR paling besar di dunia periode 2009-2014. Dengan jumlah gaji seperti ini semestinya menjadikan peran DPR lebih produktif.

            Hal yang menarik bagi saya untuk dianalisis adalah adanya dana kebijakan intensif legislatif sebesar Rp 1.000.000 setiap Rancangan Undang-Undang (RUU), artinya setiap pembahasan RUU, DPR mendapatkan intensif sebesar Rp.1.000.000, sedangkan kita ketahui pada periode 2009-2014 ada 247 RUU artinya tiap-tiap anggota DPR mendapatkan intensif sebesar Rp.247.000.000, sehingga menurut analisis saya anggota DPR membuat RUU juga bisa dikarenakan karena adanya dana intensif ini atau hanya sebagai penyerapan anggaran saja.

          Jika mengamati analisi dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang kemudian menilai kinerja anggota DPR buruk. Ini menunjukan kinerja DPR sendiri tidak pernah meningkat. Bisa jadi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk tugasnya. Kinerja anggota dewan selama periode ini, tidak berjalan maksimal. Banyak kasus korupsi yang menimpa anggota dewan dan produk undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK), memperlihatkan betapa mandulnya fungsi legislasi. Belum lagi kualitas bicara, dalam rapat dewan dan sidang-sidang sangat rendah.

            Volume kehadiran mereka dalam sidang-sidang pun sangat memprihatinkan. Para wakil rakyat yang seharusnya menyampaikan aspirasi dan argumentasi dari konstituen, tapi nyatanya kerap tidak hadir. Hal tersebut bukan saja faktor kepentingan yang mempengaruhi kinerja, tapi diduga memang mereka tidak punya kapasitas sebagai anggota DPR. Pada sisi ini, DPR justru menjadi bagian dari masalah, daripada sebagai pengurai dan penyelesai masalah itu sendiri.

  1. Analisis kinerja DPR periode 2009-2014 dilihat dari organisasi dan tata kerja di DPR

            Jumlah komisi di DPR membengkak dari 11 menjadi 15 untuk periode 2009-2014. Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 memiliki 15 komisi, 6 badan dan 9 fraksi. Hal ini tercantum dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib mengenai Alat Kelengkapan DPR RI Periode 2009-2014 dan Pembentukan Peraturan DPR RI.

Berikut rincian komisi DPR periode 2009-2014:

– Komisi I urusan Pemerintahan Bidang Luar Negeri, Komunikasi, dan Informatika, dengan mitra kerja Kementerian Luar Negeri, Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Radio Republik Indonesia (RRI), Dewan Pers, dan Lembaga Informasi Nasional (LIN).

– Komisi II urusan Pemerintahan Bidang Dalam Negeri dengan mitra kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan pertanahan nasional (BPN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pusat Statistik (BPS), dan  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

– Komisi III urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan dengan mitra kerja Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga sandi Negara (Lemsaneg), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

– Komisi IV urusan Pemerintahan Bidang Administrasi, Aparatur dan Pelayanan Pemerintahan, dengan mitra kerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Negara, Lembaga Administrasi negara (LAN), Badan kelembagaan negara (BKN), Arsip Nasional, Komisi Ombudsman Nasional, dan Sekretariat Lembaga-Lembaga Negara RI (BPK, MA, MK, KY, DPD, MPR).

– Komisi V urusan Pemerintahan Bidang Hak Asasi Manusia, Hukum dan Keamanan, dengan mitra kerja Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Hukum Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi nasional HAM (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

– Komisi VI urusan Pemerintahan Bidang Agama dan Sosial, dengan mitra kerja Kementerian Agama, Kementerian sosial, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf, dan Badan Pengurusan Haji.

– Komisi VII urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan mitra kerja Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi (BPPT), Badan tenaga atom Nasional (Batan), Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan), Perpustakaan Nasional, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir Nasional (Bapeten), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), dan Dewan Riset Nasional (DRN).

– Komisi VIII urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan mitra kerja kementerian Kesehatan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Badan Narkotika Nasional.

– Komisi IX urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, dengan mitra kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Badan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

– Komisi X urusan Pemerintahan Bidang Industri, Perdagangan dan BUMN, dengan mitra kerja Kementerian Industri, Kementrian Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah, Kementerian Negera Badan Usaha Milik Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal (KPM), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

– Komisi XI urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Wisata, dan Informatika, dengan mitra kerja Kementerian Perhubungan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

– Komisi XII urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, dengan mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

– Komisi XIII urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, Perbankan, dan Perencanaan Pembangunan, dengan mitra kerja Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas, Bank Indonesia, Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

– Komisi XIV urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan, Energi, Lingkungan Hidup, dengan mitra Kerja Kementerian Pertambangan dan Energi, Kementerian Lingkungan hidup, Dewan Energi Nasional, BP Migas, dan BPH Migas.

– Komisi XV urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, dengan kitra kerja Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, dan Dewan Maritim.

           Selain itu, Alat kelengkapan Dewan DPR RI terdiri dari Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kehormatan, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan Badan Urusan Rumah Tangga.

             Sementara sembilan fraksi terbagi masing-masing atas sembilan partai yang duduk di parlemen. Fraksi partai Demokrat (FPD) 148 orang atau 26,42%, Fraksi Partai Golkar (FPG) 106 orang atau 18,92%, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 94 orang atau16,78%, Fraksi Partai keadilan Sejahtera (FPKS) 57 orang atau 10,17%, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) 46 orang atau 8,21%, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) 38 orang atau 6,78%, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 28 orang atau 5%, Fraksi Gerindra 26 orang atau 4,64%, Fraksi Hanura 17 orang atau 3,04%.

         Menurut analisis saya dari pembagian alat kelengkapan diatas dan mengetahui kinerja selama periode 2009-2014 nyatanya tidak berbanding lurus dengan capaian kerja di DPR saat itu, bisa diketahui dengan banyaknya penyelewengan dan inkonsistensinya, seperti :

  1. Kunjungan ke luar negeri sudah mencapai 58 kali dengan anggaran lebih dari Rp 100 miliar. Anggota DPR pergi keluar negeri dengan berbagai label seperti studi komparasi, kunjungan kerja, kunjungan kerja spesifik, dan sebagai delegasi.
  2. Setiap tahun DPR menghabiskan uang pajak rakyat sebesar Rp 511 miliar hanya untuk Pemborosan anggaran, membolos di rapat, dan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.
  3. Setiap komisi di DPR berlomba membuat panitia kerja (panja), tim perumus (timus), dan tim sinkronisasi (timsin) karena ada anggarannya. Pada 2010, anggaran untuk panja Rp 3.822.500.000. Setiap komisi dijatah maksimal 2 panja untuk setiap masa sidang.
  4. Tahun 2011, indeks satu penetapan RUU dari usulan DPR diusulkan naik dari Rp 4.405.657.000 menjadi Rp 4.848.657.000 per RUU; indeks pembahasan usul DPR dari Rp 5.950.010.000 menjadi Rp 6.235.010.000 per RUU; dan indeks pembahasan usul dari pemerintah dari Rp 5.950.010.000 menjadi Rp 6.235.010.000 per RUU.

            Jadi wajar saja Berdasarkan data yang dimiliki KPK, DPR berada di peringkat satu lembaga terkorup di Indonesia pada tahun 2009 hingga 2011. Sedangkan, pada 2012 dan 2013, peringkat pertama ditempati DPR bersama Polri. Predikat sebagai lembaga terkorup terbukti dari banyaknya anggota DPR yang tersandung kasus korupsi.

  1. Analisis kinerja DPR periode 2009-2014 dilihat dari pertarungan dan kekuatan politik di DPR

      Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai DemokratPKSPANPPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya.Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.

      Pemilu Legislatif 2009 telah menghasilkan peta politik baru yang mengubah secara signifikan perimbangan kekuatan partai-partai politik di DPR Senayan. Partai Demokrat (PD) berhasil memenangi pemilu, menggantikan posisi Partai Golkar yang unggul dalam Pemilu 2004 dan PDI Perjuangan yang menang Pemilu 1999. Enam parpol lain yang akan mewarnai dinamika DPR baru adalah PKS, PAN, PPP, PKB, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Dengan posisi sebagai peraih kursi terbanyak, secara teoretis kinerja Fraksi PD di DPR akan sangat menentukan performance Dewan.

        Perihal kemampuan anggota komisi dan DPR secara keseluruhan memang menjadi sesuatu yang ramai dibincangkan waktu itu. Kebanyakan anggota DPR 2009–2014 adalah wajah-wajah baru dan muda dan mungkin tak memahami masalah pemerintahan dan ketatanegaraan yang seharusnya mereka miliki mengenai mekanisme kerja di DPR.

          Peristiwa pembatalan raker Komisi IX dengan Menkes oleh Ketua DPR memantulkan kedudukan Partai Demokrat yang menguasai kursi terbanyak dibandingkan delapan partai lain.Tentu saja muncul ketegangan internal di DPR, baik karena pimpinan Komisi IX dan Ketua DPR berasal dari kubu politik yang berseberangan.

  1. Perbandingan kinerja DPR periode 2009-2014 dengan kinerja DPR periode 2014-2019 dilihat dari (kualitas SDM, organisasi serta tata kerja dan juga pertarungan politik atau kekuatan politik di DPR)

 

  1. Dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang ada di DPR sampai saat ini masih menunjukkan kata jauh dari harapan artinya secara SDM periode 2009-2014 dengan periode 2014-2019 masih mengalami permasalahan yang prinsipil seperti kurangnya pengetahuan beberapa legislator dalam mengetahui fungsi dan hak DPR itu sendiri, untuk periode 2014-2019 seperti yang saya ketahui melalui media elektronik (TV) ketika reporter metro tv menyakan ke beberapa legislator yang berlatar belakang artis, mulai dari Anang hermansyah (Artis/ PAN) sampai dengan krisna mukti (Artis/PKB), ditanya soal apa fungsi dan hak anggota DPR mereka kesulitan menjawab dan terkesan bias dalam menanggapi pertanyaan reporter tersebut, artinya apa, bahwa dari periode ke periode kita masih memandang popularitas itu bisa berdiri sendiri tanpa faktor yang lainnya padahal menurut saya tidak demikian, semisal pengalaman organisasi, pengalaman seperti inilah yang menurut saya penting, selain pendidikan politik itu perlu ditingkatkan di tiap tiap partai politik dalam kaderisasi atau rekruitmen.

         (Kontras) juga pernah mencatat ada 242 anggota DPR periode 2014-2019 yang memiliki catatan buruk. Mereka diduga terlibat dalam sejumlah kasus, dari kasus pelanggaran HAM sampai kasus korupsi. “Jenis-jenis catatan buruk anggota DPR ini, antara lain, pernah menjadi tersangka korupsi, mereka juga diduga terlibat kasus korupsi, aktif membela terdakwa kasus korupsi, pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, pernah terlibat kasus tindak pidana, pernah terlibat kasus pelanggaran pemilu, juga pernah merima sanksi etik oleh BK DPR, hingga memililki catatan absen yang buruk sejak menjabat sebagai angoota DPR pada periode sebelumnya.

            Secara organisasi dan tata kerja DPR, jika di periode sebelumnya Jumlah komisi di DPR membengkak menjadi 15 untuk periode 2009-2014. Saat itu Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 memiliki 15 komisi, 6 badan dan 9 fraksi, kemudian pada periode itu jg banyak penyelewengan dan inkonsistensi semisal anggota DPR menghamburkan uang untuk studi banding, kasus korupsi yang masif di DPR dan juga minimnya produk legislasi itu sendiri, belum soal administratif dll. Ini menandakan bertambahnya jumlah anggota dewan ataukah bertambahnya jumlah komisi tidak menjamin keorganisasian maupun realitas dalam tata kerja DPR, akibatnya banyak pendapat yang menganggap periode 2009-2014 itu jauh dari kata baik. Sedangkan periode sekarang 2014-2019 berjumlah 11 komisi, jika kita lihat tata kerja perkembangan Setahun DPR periode 2014-2019 juga tidak luput dari kritikan. Saya juga berkesimpulan sama dalam menilai bahwa pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasannya DPR belum berpihak secara penuh kepada kepentingan rakyat. Dinamika politik anggaran sangat cepat dan banyak menimbulkan kontroversi dalam setahun awal masa tugas DPR 2014-2019. Belum lagi soal pengelolaan anggaran di internal DPR yang tidak transparan dan akuntabel. Oleh karena itu DPR tidak berani menggunakan e-budgeting.

          Sedangkan dalam pertarungan dan kekuatan politik, menurut saya peta kekuatan berbeda dengan periode sebelumnya (2009-2014), periode sebelumnya partai demokrat menjadi kekuatan didalam parlemen saat itu, dengan SBY sebagai ketua dewan pembinanya, sehingga pertarungan politik pada saat itu masih mudah untuk ditebak, suasana legislatif dan eksekutif bisa dibilang jarang mengalami dead lock atau kebuntuan. Sedangkan periode 2014-2019, dinamika poros kekuatan politik di DPR berangsur-angsur berubah dan semakin memudar.

            Pada awal dilantiknya anggota DPR RI periode 2014-2019, terjadi dua poros kekuatan politik yang  terfragmentasi dalam Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (KMP dan KIH) yang saat ini sudah memudar dan tidak menggema lagi. Dua poros kekuatan politik tersebut semula saling bersaing ketat dengan manuver-manuver yang sempat membuat kerja DPR RI “dead lock” selama hampir satu bulan. Adanya rasa ketidakpuasan terhadap pimpinan DPR RI yang dikuasai politisi dari KMP, sempat terjadi “penyanderaan” anggota alat kelengkapan dewan dan munculnya pimpinan DPR RI tandingan, tapi kemudian mereda setelah adanya saling lobi dari perwakilan dua kekuatan. DPR RI kemudian berjalan dengan semua organnya yakni komisi dan alat kelengkapan dewan, meskipun kadang-kadang masih ada riak-riak kekuatan KMP dan KIH. Namun sepanjang perjalananya, terjadi pergeseran lagi pada peta kekuatan di DPR RI. Partai Amanat Nasional (PAN), salah satu anggota dari KMP menyatakan pindah haluan ke KIH atau partai Golkar yang pecah di dewan karena kisruh internal partai golkar.

CATATAN: Tulisan ini merupakan tugas kuliah saya di MIP UMY dalam mata kuliah (Politik legislasi)

TAWAKKAL BAHARUDDIN

Yogyakarta, 14 desember, 2015

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s