REVIEW JURNAL: REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERILAKU

reformasi-birokrasi1

Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 11, No. 1, April 2013

REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERILAKU 

Aldrin Watson Gainau

     Persoalan birokrasi sendiri bukanlah sesuatu yang mudah untuk diselesaikan karena terkait dengan kepentingan politik,hukum,ekonomi dan juga sosial. Perbedaan antar birokrasi setiap Negara, bahkan antar wilayah di satu Negara pun, paling mungkin ditelusuri melalui penyelidikan atas budaya politik yang berkembang. Budaya ini mempengaruhi gaya dari para birokrat public dalam menjalankan fungsinya.

   Budaya politik ini mempengaruhi posisi dan kinerja para pejabat public dalam melakukan kegiatan birokrasi mereka, contohnya yaitu ketika pasca pemilu kepala daerah, akan banyak dilakukan mutasi-mutasi yang jika di diketahui lebih jauh maka tidak jarang didapati fakta bahwa yang dimutasi itu adalah orang-orang yang tidak memberi dukungan kepada kepala daerah pada saat proses pemilihan umum berlangsung, sehingga untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pejabat public tersebut yang telah dimutasi maka ditempatkannya orang-orang yang diketahui mendukung kepala daerah pada saat proses pemilihan umum, dimana stecholder yang sejatinya adalah pembantu dari kinerja keseluruhan birokrasi adalah orang-orang profesional tapi tak jarang juga kita temukan orang yang menempati sebuah posisi dalam birokrasi kita adalah orang-orang yang tidak punya konsentrasi dalam bidang itu.

       Orientasi reformasi yang lebih mengarah pada perubahan dalam birokrasi ini bukanlah hanya merupakan tuntutan yang tanpa alasan, melainkan karena adanya beberapa permasalahan yang selama ini membelenggu birokrasi pada umumnya. Permasalahan yang terjadi dalam perilaku birokrasi sering kali menjadi dasar permasalahan yang muncul dikalangan birokrasi. Masalah perilaku ini juga tidak sebatas dipengaruhi oleh kondisi internal birokrasi itu sendiri tetapi juga karena adanya pengaruh intervensi dari partai politik terhadap aparat birokrasi.

       Persoalan dalam birokrasi itu sendiri dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertama faktor internal mengenai kualitas SDM dan faktor eksternal terkait dengan hal-hal seperti kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap birokrasi, tuntutan masyarakat terhadap perlunya birokrasi yang profesional, bebas KKN, budaya yang dianut oleh masyarakat umum kurang kondusif bagi perbaikan birokrasi, tingkat kesadaran dan kedisiplinan birokrasi, tingkat kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap sistem kebijakan yang berlaku masih rendah, kesenjangan sosial, serta hal-hal lainnya.

       Sedangkan faktor kedua, mengharapkan perhatian masyrakatnya terhadap kebijakan-kebijakan yang dipilih oleh pemerintah, apakah kebijakan dari pemerintah itu pro terhadap rakyat ataukah tidak, sehingga dalam proses birokrasi, pemerintah mendapatkan motivasi kerja yang baik karena adanya kepercayaan dari masyarakatnya.

      Dua faktor diatas menekankan bahwa sejatinya sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat strategis dimana dibutuhkan orang-orang yang profesional dan juga memiliki konsentrasi yang baik dalam mendukung kinerja birokrasi itu sendiri, artinya dalam penempatan posisi dalam sebuah birokrasi mestinya jauh dari kata patronase dan juga klientalisme.

       Dalam sistem patron klien, rakyat seringkali berlaku sebagai klien bagi para patronnya yang duduk di pemerintahan. Sistem ini direpresentasikan oleh kepatuhan sorang klien terhadap patronnya seperti ketundukan Hamba terhadap tuannya. Dalam sistem ini seorang hamba akan diuntungkan atau mendapat imbalan lebih jika ia memiliki hubungan baik dan mendukung tuan/patronnya. Dengan adanya patron klientalisme maka akan sangat memungkinkan proses korupsi itu berlangsung, sehingga kelak dikhawatirkan akan melemahkan birokrasi itu sendiri.

     Reformasi birokrasi pemerintahan di Indonesia harus pula dilakukan dari merubah perilaku individu di dalam birokrasi maupun perilaku kelompok di dalam birokrasi. Merubah perilaku birokrat di Indonesia memang tidaklah mudah mengingat hal ini akan dibenturkan pada kepentingan-kepentingan para birokrat itu sendiri maupun kepentingan-kepentingan politik. Namun haruslah diingat bahwa selain kepentingan dan tujuan yang dibawa seseorang atau individu saat memasuki lingkungan birokrasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, visioner, dan pengalaman masa lalunya yang juga disebut sebagai karakteristik yang dipunyai individu di dalam organisasi, terdapat karakteristik organisasi pula. Karakteristik organisasi ini antaranya keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab, sistem penggajian, sistem pengendalian dan lain sebagainya (Thoha, 2008:34). Tingginya angka penyalahgunaan kewenangan birokrasi di Indonesia turut pula dipengaruhi oleh benturan antara karakteristik individu dan karakteristik organisasi yang tidak seimbang yang turut dipengaruhi oleh kultur organisasi.

      Kesimpilaan saya dari Hasil analisi terhadap jurnal ini sepakat bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi terutama yang dilihat dari sisi perilaku aparaturnya itu merupakan sebuah permasalahan yang kompleks, maka dieprlukannya reformasi dalam birokrasi itu sendiri dan juga dari permasalahan birokrasi yang ada maka diharapkan adanya kepemimpinan yang kuat (strong leadership), benar seperti apa yang dikutip oleh penulis dalam jurnalnya bahwa membangun manusia birokrasi merupakan aspek pertama yang harus dibenahi adalah kualitas kepemimpinan birokrasi.Yeremias T. Keban (2008). Sehingga dengan adanya kepemimpinan yang kuat dapat mengimplikasikan adanya kepercayaan dari masyarakatnya (mutual trust) sehingga motovasi kerja dalam birokrasi bisa menjadi lebih baik.

       Untuk menunjang kualitas kepemimpinan diharapakan juga adanya political will dari pemerintah, asumsi ini beralasan dari keberhasilan beberapa daerah otonomi (provinsi, kabupaten/kota) dalam mengelola manajemen birokrasinya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gorontalo, Jembrana, Sragen, Solok maupun Sarmi. Kesemuanya ini berawal dari political will pemimpin daerahnya.

      Saran saya terhadap jurnal ini, Latar belakang masalah mestinya di dukung dengan data-data penelitian sebelumnya atau hasil riset sehingga ada kevalidatan dan sekiranya tidak hanya mengambil asumsi asumsi dari beberapa masalah di daerah untuk menyimpulkan setiap argumen.

Catatan:  Jurnal review ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah (Government Reform) saya di Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tawakkal Baharuddin, 

Yogyakarta, 14 maret 2016

Iklan

2 pemikiran pada “REVIEW JURNAL: REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERILAKU

  1. In USA the bureaucracy is an enemy of efficiency in government and private sector. Then come problems not just in itself but cronyism, nepotism and racism. It is as though it exists to feed itself over being the structure of agency infrastructure for operation. Thanks visit my blog.

    Disukai oleh 1 orang

    1. yeah…bureaucratic reform still want the government to be more adaptive to change and the dynamics of society. after that the bureaucracy will be more equitable and pro sovereignty of the people so much in the public interest in a professional, proportionate and efficient. thanks for visiting my blog and commented

      Disukai oleh 1 orang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s